Tribun Kaltim Digital

* Sehari Tiga Edisi

Achmad Subechi
--------------
Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim



DIAM... atau berpangku tangan? Rasanya tidak bagi kru redaksi Tribun Kaltim. Inovasi harus terus-menerus kami lakukan, lebih-lebih di era digital saat ini.

Kalau tidak mau melakukan transformasi, maka kita bisa bayangkan apa jadinya sebuah media ditengah percepatan informasi yang tiap detik, menit dan jam selalu berganti.

Prediksi bahwa media print akan gulung tikar, belum sepenuhnya terbukti. Mengantisipasinya, sudah saatnya kami melakukan lompatan agar tak ketinggalan kereta. Untuk itu harus ada 'mainan baru', jika kita tidak mau terkena imbas dari peradaban baru yang serba digital.
Lalu transformasi macam apa yang dilakukan Tribun Kaltim menghadapi tantangan yang cukup menarik untuk diikuti?

Sejak tanggal 21 Februari 2012 kemarin, Tribun Kaltim meluncurkan koran digital dengan tagline 'The 1st Digital Newspaper in Kaltim'.
Koran digital satu-satunya di Kalimantan Timur, terbit tiga edisi setiap hari (edisi siang, sore dan malam). Masing-masing edisi ada empat halaman.

Rubriknya pun variatif. Untuk edisi siang kami menyajikan mulai dari berita-berita umum menyangkut konten lokal, nasional dan internasional(halaman 1).

Sedangkan di halaman dua ada Tribun Etam, Tribun Sport (halaman 3) dan Tribun Eksbis (halaman 4). Edisi sore, khusus di halaman 4 kami tampilkan berita-berita menyangkut life style. Edisi malam halaman 4, kita isi dengan berita-berita gosipi.

Tentu saja konten dan tampilannya rada berbeda dengan edisi cetak maupun epaper. Bedanya, tidak ada halaman sambungan, jumlah berita yang disajikan terbatas dan desain atau tata wajahnya lebih segar dan enak dipandang.

Pembaca setia Tribun Kaltim, bisa mengakses Tribun Kaltim Digital Newspaper melalui PC, laptop dan tablet melalui alamat: http://kaltim.tribunnews.com atau www.tribunkaltim.co.id.
Di bagian kanal atas tertera: Tribun Kaltim Digital Edisi Siang, Sore dan Malam berwarna merah.

Inovasi yang kami lakukan kali ini semata-mata demi kebutuhan dan keinginan pembaca Tribun Kaltim yang selama ini sudah menikmati Tribun Kaltim versi print dan epaper.

Kepada para pembaca, selamat menikmati karya kami, karya anak-anak bangsa yang merindukan peningkatan intelektual sehingga terciptalah bangsa yang cerdas, bukan bangsa yang cengeng dan cenderung mapan. Salam Tribun.... (*)

Upaya Mengikis Konflik

* Seruan Damai Indonesia dari Sumenep
Oleh: Putut Prabantoro (Ketua Gerakan Ekayastra Unmada)

BERTEPATAN dengan Hari Valentine, seruan 'Damai Indonesia' dikumandangkan dari Kabupaten Sumenep dalam seminar kebangsaan nasional dengan thema 'Satu Bangsa, Satu Perdamain, Satu Kesejahteraan'.

Acara ini sudah beberapa kali kami adakan. Namanya Gerakan Ekayastra Unmada-Semangat Satu Bangsa (dari wartawan, oleh wartawan, untuk Indonesia) yang bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Sumenep.
Saya sedikit terharu. Mengapa? Ada seribu orang lebih menghadiri seminar yang berlangsung di Pendopo Keraton Sumenep, Selasa (14/2.)
Hadir sebagai pembicara adalah KH Salahuddin Wahid (Ketua Gerakan Integritas Nasional), KH A Busyro Karim (Bupati Sumenep), I Gde Pradnyana (Kadiv Humas, Sekuriti dan Formalitas BPMigas), Sunudyantoro (Redaktur Politik Koran Tempo) dan Teguh Santosa (Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Online yang juga Wasekjen PP Pemuda Muhammadiyah).

Seminar kali ini juga dihadiri para wartawan nasiona dari Jakarta dan Surabaya, dipandu Tri Agung Kristanto (Redaktur Politik dan Hukum Harian KOMPAS) sebagai moderator.

Seminar yang kami adakan dilatarbelakangi dengan banyaknya konflik horizontal dan vertikal di berbagai daerah. Konflik-konflik yang ada bersumber pada perebutan batas wilayah otonomi daerah, perebutan sumber-sumber ekonomi, ketidakadilan, pilkada, sentimen suku pendatang dan suku asli dan lain-lain. Jika konlfik-konflik ini tidak segera diberi perhatian khusus dan diselesaikan, dikhawatirkan frekuensi dan tingkat konflik akan meningkat.

Sejak diberlakukan, otonomi daerah meski dalam bungkus demokrasi secara tidak sadar dan mungkin tidak diakui adalah kembalinya bangsa Indonesia ke masa kerajaan-kerajaan ratusan tahun lalu mengingat pemekaran wilayah menggunakan wilayah kerajaan.

Sebagai akibatnya adalah munculnya sentimen agama, kesukuan, rasial dan perebutan ekonomi. Sebagai akibat lebih lanjut adalah munculnya berbagai konflik di berbagai wilayah Indonesia.

Tercatat terkait dengan konflik perebutan batas wilayah, terdapat 945 kasus dan baru 90 kasus diantaranya bisa diselesaikan. Kasus konflik perbatasan wilayah yang tercatat adalah perebutan Gunung Kelud antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri.

Saya sendiri tidak tahu, apa yang diperebutkan dari Gunung Kelud tersebut? Padahal jaman dulu hingga sekarang, Gunung Kelud termasuk gunung yang berbahaya. Sumber konflik berdasarkan pada perebutan sumber-sumber ekonomi lebih parah dan bahkan menelan korban.

Kasus Freeport -Papua, Bima-Sumbawa, Mesuji-Lampung, Tiaka-Sulawesi Tengah, kasus Kabupaten Rohul vs Kabupaten Kampar yang merebutkan lima sumur minyak yang ada di wilayah itu, kasus Pulau Padang–Kabupaten Meranti, Riau yang menolak kehadiran PT Riau Andalan Pulp & Paper, kasus Muara Badak dan masih banyak kasus lainnya. Sementara kasus terakhir terkait dengan konflik berbau SARA adalah di Kalianda. Lampung antara suku Bali dan suku Lampung.
***
DARI berbagai kasus itu, saya rada miris. Seakan-akan persatuan dan kesatuan Indonesia mulai goyah dan terancam. Karena itu, bangsa Indonesia termasuk para pemimpinnya harus segera disadarkan dengan kondisi yang memperihatinkan semacam ini dan tidak terjebak pada kepentingan sempit semata.

Mengapa kami mengadakan di Sumenep? Semuanya dilatarbelakangi oleh peran daerah tersebut dalam sejarah panjang Indonesia. Tanpa Adipati Aria Wiraraja tidak akan pernah ada Kerajaan Majapahit yang melahirkan Indonesia dan juga tidak ada Gajahmada yang mempunyai ide mempersatukan nusantara meski dengan cara yang berbeda. Karena secara de facto Indonesia sudah kembali ke wilayah kerajaan-kerajaan dulu adalah penting untuk mengambil 'roh' persatuan dari Sumenep dengan Aria Wiraraja menjadi Adipati Pertamanya.
***
ASISTEN Bidang Pemerintahan, Sekda Provinsi Jatim, Ashyar yang hadir mewakili Gubernur Jatim Sukarwo menegaskan bahwa seminar kebangsaan seperti ini adalah penting. Pendekatan penyelesaian konflik secara budaya dan nasionalisme adalah penting mengingat tidak mungkin lagi menggunakan pendekatan keamanan.

Pendekatan budaya dan nasionalisme, jelas Ashyar, karena kemajemukan atau keberagaman merupakan ciri khas yang melekat pada bangsa Indonesia.

Karena itu kemajemukan harus menjadi modal utama dalam membangun mental bangsa dalam mencapai keadilan dan kemakmuran. Meskipun demikian, jika tidak didekati secara bijaksana, kemajemukan dalam beberapa kasus menjadi sumber konflik juga karena masyarakat tidak memahami makna pluralism.

Untuk mengatasinya diperlukan sistem hukum yang harmonis.Pembangunan sistem hukum yang harmonis harus disertai dengan penegakkan hukum yang kuat dengan pijak keadilan.

Media memegang peranan penting dalam membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintah antara suprastruktur dan infrastruktur.
Para pekerja media harus menyadari arti penting posisinya sebagai mediator, penerang bagi masyarakat. "Pers harus mengakomodasi keragaman dan kearifan lokal,” ujar Ashyar.

Bupati Sumenep, KH A Busyro Karim menegaskan bahwa kekayaan bangsa Indonesia adalah keberagaman. Keberagaman atau pluralism itu harus dihargai, dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena memang demikian adanya struktur kebangsaan Indonesia.

Pluralisme harus dibangun dengan pemahaman akan sejarah panjang negara Indonesia. Sejarah panjang negara Indonesia menunjukkan bahwa pluralisme menjadi kekuatan. Pembangunan kerajaan Majapahit yang menjadi cikal bakal negara Indonesia juga berdasarkan pluralisme yakni Jawa dan Madura.

"Bahkan di Sumenep sendiri dipengaruhi oleh China, Arab, Eropa, Jawa, Madura. Ini terlihat dari bangunan pendopo Keraton Sumenep tempat penyelenggaraan seminar kebangsaan ini,” ujar Bupati lulusan IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Bupati Sumenep kembali menegaskan bahwa keberagaman seharusnya tidak menghancurkan, tetapi sumber kebersatuan. Dalam perjalanan sejarah, Sumenep telah menunjukkan sikapnya dalam pluralisme. Sumenep telah memiliki jiwa dan semangat terbukan terhadap kemajemukan. Hal ini bisa dilihat dari menyerukan perdamaian bagi Bangsa Indonesia.

Hendaknya daerah-daerah lain juga menjunjung tinggi pluralisme untuk mengatasi perbedaan dengan melihat nilai pluralisme sebagai kekuatan dan kekayaan bangsa yang harus senantiasa dipelihara dan dijaga.

Sahabat saya KH Salahuddin Wahid juga turut prihatin menyikapi situasi dan kondisi yang ada. Menurutnya, jika ada usulan suksesi sebaiknya dilakukan sesuai dengan kalender politik yang telah disepakati.

"Tahun 2014 adalah kalender politik Indonesia dan gunakan tahun itu untuk melakukan suksesi. Suksesi di tengah jalan adalah tidak mungkin. Hanya orang gila yang mau menumbangkan pemerintah pada saat ini. Biaya sosial tak akan tergantikan jika menumbangkan pemerintah sekarang di tengah-tengah masa pemerintahannya. Biarlah semua berjalan sesuai dengan waktu yang telah disepakati," tandas Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang.

Meskipun demikian, Gus Solah - panggilan akrab KH Salahuddin Wahid menyebutkan, jika kita melihat adanya kekurangan pemerintah saat ini adalah kewajiban kita membantu dengan cara mengkritisi. "Kita semua mencintai negara ini, tetapi harus kritis terhadap pemerintah,"ujarnya.
***
SEMINAR kebangsaan yang kami selenggarakan kali ini menjadi adalah sejarah bagi Sumenep karena pertama kali diadakan dalam skala nasional. Malam sebelumnya, dalam rangkaian kegiatan tersebut diselenggarakan juga pengajian akbar di Sumenep dengan mendengarkan tausiah dari KH Salahuddin Wahid dan dihadiri 2000 orang. (*)

Ribetnya bertemu Jusuf Kalla

ISTANA adalah simbol kekuasaan. Hanya mereka-mereka yang dekat dan punya jaringan dengan sang penguasa yang bisa masuk ke rumah kekuasaan. Seumur-umur menjadi wartawan, baru dua kali saya menginjakan kaki ke Istana kepresidenan.

Undangan berkali-kali tiba. Tapi ada rasa enggan melangkahkan kaki ke tempat itu, karena dulu saya 'terprovokasi' pidato seorang kyai dan intelektual Islam yang mengatakan, "Akan melahirkan fitnah bagi siapa saja yang datang ke tempat-tempat penguasa..."

Kedatangan kali pertama saya ke ruang Jepara Istana Presiden, ketika Gus Dur telah menjadi Presiden. Kira-kira dua pekan sebelum kekuasaan Gus Dur jatuh, saya tiba-tiba tergerak untuk masuk ke Istana hanya sekedar menemui Yenny Wahid, putri Gus Dur.

Sayang setelah menunggu sekian jam, Yenny tak bisa menemui saya karena ia ada acara mendadak. Kecewa? Tidak... Terasa nyaman berada di ruang Jepara. Baru duduk beberapa menit, petugas Paspampres menyajikan teh manis.

Bahkan, selama berada di ruang itu, saya terkenang peristiwa masa lalu, detik-detik menegangkan antara BJ Habibie dan Soeharto menjelang kursi kekuasaannya runtuh. Kalau tidak salah, beberapa jam menjelang Soeharto menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya, BJ Habibie terlihat tegang lantaran Soeharto mulai bersikap lain.

Gagal bertemu Yenny, saya melangkahkan kaki pulang ke kantor. Malam harinya, rombongan Paspamres datang ke kantor saya di kawasan Palmerah Selatan. Ternyata, Yenny Wahid membawa dua ikat rambutan yang dibeli di Pasar Palmerah. Sebagai gantinya, Yenny saya belikan soto ayam yang ada di depan kantor.

Kami makan dengan lahap, sambil mendiskusikan perkembangan politik terkini, terutama menyangkut kursi kekuasaan Gus Dur yang ketika itu sedang digoyang.
***
KAMIS (19/3) siang handphone saya berdering. "Kak Bec... kita ditunggu Pak Jusuf Kalla di Istana Wapres siang ini. Jangan lupa bawa baju batik dan jangan pakai celana jean. Saya tunggu di kantor ya," pesan Dahlan, Pemimpin Redaksi Tribun Timur. "Siaaapppp....." kata saya.

Siang itu juga saya bergerak meluncur ke kantor mengenakan kaos, pakai topi dan celana jean. Dahlan yang sudah lama menunggu mendadak kaget melihat penampilan saya. "Mana batiknya? Kok pakai kaos" "Ah entar beli aja di pasar... " "Lho kita mau ke Istana Wapres sama siapa saja?" tanya saya. "Ehmmm ada Pak Herman Darmo (Dirkel Persda), Mas Domu (Wakil Kepala Biro Persda) dan Kak Bec." "Dalam rangka apa?" "Saya juga enggak tahu. Yang jelas Pak JK mau bertemu kita-kita," tambah Dahlan.

Saya temui Domu yang lagi sibuk ngetik di depan komputer. "Dom.. lu udah beli batik belum?" "Ini bos... saya mau ke pasar. Mas Dahlan tadi sudah belanja. Beliau beli celana dan pakaian." Wah gawat... "Okey Dom... Ayuk kita pergi beli pakaian..." Dari kantor kami cukup berjalan kaki menuju Pasar Palmerah yang lokasinya tak begitu jauh dari kantor.

Kami berdua kemudian membeli dua buah pakaian batik lengan pendek dan dua buah celana panjang serta sepotong sisir rambut. "Wah... untuk bertemu JK saja kita harus ngeluarin duit dulu ya Dom... beli ini itu..." canda saya.

Nah, ketika semua pakaian sudah terbeli dan kami hendak berangkat ke kantor, Domu lagi-lagi saya ingatkan. "Apa celana kamu enggak terlalu panjang? Postur tubuhmu kan tidak begitu tinggi." "Siapppp bos... Saya lari saja ke tukang jahit pakaian di seberang." Nah, di tempat jahit yang luasnya berukuran 1,5 meter kali satu meter, Domu meminta Pak Tua (sang penjahit) segera memotong bagian bawah celana panjangnya. "Mau ditunggu atau diambil besok?"

"Saya tunggu sekarang Pak. Saya mau menemui Pak Wapres Jusuf Kalla," sahut Domu. Si tukang jahit tertawa lebar. "Hebatttt ya bisa bertemu wakil presiden..." Lima belas menit kemudian, celana panjang itu sudah kelar dipermak. Lalu kami berangkat ke kantor menjemput teman-teman yang lain.

Mobil meluncur ke Istana Wakil Presiden. "Mau bertemu siapa?" tanya Paspampres.. "Kami mau bertemu Pak Jusuf Kalla." "Apa sudah mendaftar?" "Sudah...." "Okey silakan parkir lalu masuk ke gedung sebelah sana."

Nah, saat hendak melangkahkan kaki menuju ruangan wapres, seorang wanita meminta kami agar lewat pintu depan dan Pak JK sudah menunggu. Di ruangan tamu pertama, terlihat 10 kursi dan meja panjang. Ada tiga buah lukisan terpanjang di dinding. Lukisan pertama adalah nuansa mirip Tanah Lot, Bali. Lukisan kedua seorang wanita sedang melamun dan lukisan tiga,, semacam mentari tapi di bawahnya terdapat ikan-ikan sedang berebutan makanan.

"Apa arti lukisan itu?" tanya saya kepada Bian, sang fotografer Persda. "Ehmmm... saya enggak tahu artinya. Yang jelas mentari itu seperti makanan ikan, kayak cacing yang digulung-gulung, trus ikannya sedang menanti makanan dari atas," ungkap Bian.

Sambil merenung memikirkan apa makna dari lukisan itu, tiba-tiba muncul anak muda dari ruangan wapres. Namanya Erwin Aksa Mahmud. Kami sudah cukup lama kenal. Dia masih ada hubungan famili dengan Jusuf Kalla. Penampilannya sederhana, murah senyum dan santun. Sambil menunggu panggilan, ngobrolah kami di ruang tamu, sekali-kali bercanda. "Win... anak-anak ini tadi baru beli baju batik semua," kata Herman Darmo setengah bercanda.

Erwin kemudian ikut ketawa ngakak karena mendengar kepolosan kami yang memang jarang pakai pakaian batik kalau tidak ada acara formil. Maklum, kami-kami adalah wartawan yang biasa di lapangan. Jadi pakai batik, rasanya kurang apa ya....

Ditengah obrolan itu seorang Paspampres wanita mendatangi kami. "Waktu yang diberikan bapak-bapak 20 menit." Lagi-lagi... "Siaaappppppppppppp...." Tak lama kemudian, kami dipanggil masuk menuju ruang tamu kedua. "Apa nama ruang tamu ini Mas Yadi (staf wapres)?" tanya saya. "Kagak ada namanya Mas... Namanya ya ruang tamu," jawabnya. Mendengar jawaban itu, semua ketawa. Sepuluh menit kemudian, ajudan mengingatkan. "Bapak mau masuk ke ruangan."

Pak JK dengan wajah kelihatan lelah, menyambut kami. Ia lalu duduk, kemudian menebar senyum dan sedikit menghela nafas. Obrolan dimulai dari bagaimana caranya JK mengelola negeri ini. Kemudian berlanjut ke persoalan politik, pendidikan, SDM, SDA, isu-isu lokal dan masalah krisis global.

Sekilas saya menangkap kesan, JK benar-benar entpreneur sejati yang mengandalkan intuisinya dalam memanage negeri ini. Ia berani menantang arus, mengeluarkan kebijakan yang dinilai tidak populer walau menuai protes sekalipun. Ia juga bercerita panjang lebar tentang pengalamannya ketika menghadiri sebuah pertemuan di Jepang menyangkut pemanasan global.

Akhirnya, pertemuan kami harus berakhir setelah hampir satu jam bersama JK. Padahal, sesuai dengan jadwal yang dibuat protokoler, kami hanya diberi waktu 20 menit. Ternyata tembus sampai satu jam. JK terlihat puas, kami juga puas karena telah mendapatkan kesempatan khusus untuk melakukan wawancara dan hasilnya dinikmati pembaca esok harinya....

Kol Prantara Bawa 9 Kelapa Muda

* Beri Ucapan Selamat Kepada Tribun Kaltim

BERBAGAI ucapan selamat terus mengalir baik lewat telepon maupun SMS, terkait dengan keberhasilan Tribun Kaltim meraih gold winner dan silver winner, The Best of Kalimantan Regional Newspaper IPMA 2012.

Hingga kemarin ada ribuan SMS yang masuk ke pimpinan Tribun Kaltim. Tak hanya itu saja. Jumat (10/2) siang kemarin, Tribun Kaltim kedatangan rombongan dari Kodam.

Kali ini yang datang adalah Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VI Mulawarman, Kolonel Kav Prantara Santosa SSos Msi bersama stafnya, Mayor Arm Answari Jadi, Lettu Inf M Yunus. Mereka membawa sembilan buah kelapa muda dan sembilan kotak berisi rujak cingur.

"Mana trophy gold winnernya?," tanya Prantara di ruangan kerja Pemimpin Redaksi Tribun Kaltim, Achmad Subechi. Usai melihat-lihat gold winner dan silver winner, Prantara menyempatkan diri foto bersama dengan Achmad Subechi dan Pemimpin Perusahaan Tribun Kaltim H Zainal Abidin.

"Kami sengaja membawa sembilan kotak rujak cingur dan kelapa muda, karena bulan Mei mendatang Tribun Kaltim genap berusia sembilan tahun," kata Prantara.

"Lalu apa makna dari kelapa hijau?" pancing Achmad Subechi kepada Prantara. "Kelapa ini kan cikal bakal dari tunas kelapa. Tunas akan tumbuh menjadi besar lalu buahnya bermanfaat untuk semua orang. Kami berharap Tribun Kaltim juga begitu, terus tumbuh seperti pohon kelapa yang memiliki batang cukup kuat, buah dan airnya bermanfaat untuk manusia serta akarnya menjadi pondasi yang kokoh. Dengan demikian Tribun Kaltim akan terus berjaya serta mampu menghidupi seluruh karyawannya dan berjuang dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," tutur Prantara.

Menurutnya, untuk meraih penghargaan ketiga kalinya ini bukanlah hal yang mudah. "Apalagi IPMA merupakan ajang bergengsi buat insan pers. Dan tidak semua media cetak dengan mudah mendapatkan gold winner. Tapi Tribun Kaltim sudah dua kali ini menerima gold winner. Ini sungguh luar biasa dan kami ikut bangga serta memberikan apresiasi tersendiri buat Tribun. Sekali lagi saya ucapkan selamat..."

Prantara berharap, semoga prestasi semacam ini kedepan bisa dipertahankan, karena bagaimanapun juga Tribun Kaltim telah membawa nama baik Kalimantan Timur dalam peringatan hari pers di Jambi.
Dalam kesempatan itu, Prantara sempat memuji ehos kerja Achmad Subechi.

"Dibalik kesederhanaannya, dia adalah sosok yang memiliki potensi super. Istilah saya, low profile, hight product. Jujur saja, selama dinas di Kaltim saya banyak belajar sama dia tentang berbagai hal. Integritasnya, kesederhanaanya, intelektualitasnya dan spirit atau kegigihannya dalam bekerja itulah yang pantas kita tiru," ungkap Prantara sedikit memberikan sanjungan.
(*)

Sudah Siapkah Kita?

SEKITAR 321 kabupaten dan kota di Indonesia berisiko terkena bencana. Untuk itu diperlukan kewaspadaan dari pimpinan daerah agar risiko bahaya dapat dihindari.

"Berdasarkan peta multi bahaya dari 13 jenis bencana maka terdapat 321 kabupaten/kota atau 65 persen yang memiliki risiko tinggi. Sebanyak 173 kabupaten/kota berisiko sedang atau sebanyak 35 persen," jelas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho.

13 Jenis bencana yang ada di Indonesia yang dibuat pemetaan risiko bencana adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, puting beliung, kekeringan, banjir, tanah longsor, gelombang pasang, kebakaran lahan dan hutan, epidemi dan wabah penyakit, gagal teknologi, kebakaran gedung dan permukiman, dan konflik sosial.

"Berdasarkan peta risiko tersebut maka tidak ada kabupaten/kota yang berisiko rendah terhadap bencana. Untuk itu pemda perlu memberikan prioritas pembangunan terhadap penanggulangan bencana," jelas Sutopo.

Sayangnya kenyataannya masih ada 138 kabupaten/kota yang belum membentuk BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Yang sudah terbentuk BPBD pun ternyata masih sangat terbatas dukungan anggaran, peralatan dan SDM-nya sehingga pemda bersama DPRD perlu memberikan dukungan.

"Semua menjadi kewenangan bupati/walikota bersama DPRD. Jika tidak maka bencana akan terus menimbulkan kerusakan dan kerugian yang besar," terangnya.

Apa yang disampaikan Sutopo Purwo Nugroho itu adalah warning buat kita semua. Kita tidak hanya masyarakat yang bakal menjadi korban, tetapi juga para penyelenggara negara yang ada di masing-masing daerah.

Sudah siapkah kita menghadapi bencana? Rasa-rasanya jika mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, penanggulangan bencana dan tanggap darurat selalu saja terlambat.

Mengapa demikian? Bisa jadi kita tidak begitu serius menyikapi ancaman dan kita baru tergagap-gagap manakala bencana telah meluluhlantakan harta benda dan menelan korban jiwa.

Seharusnya masing-masing daerah jauh-jauh hari sudah melakukan pemetaan menyangkut peristiwa apa saja yang bakal terjadi di daerahnya. Lalu memprediksikan seberapa besar efek dari bencana serta pertolongan pertama buat para korban.

Bisa jadi sampai saat ini masing-masing daerah tidak memiliki roadmap yang jelas bila sewaktu-waktu bencana benar-benar terjadi. Paling-paling yang sudah siap hanya pada tataran koordinasi.

Mengapa jauh-jauh hari masing-masing daerah tidak memiliki kontainer yang di dalamnya terdapat barang-barang kebutuhan buat para korban bencana berisi sembako, selimut, kue kering, air mineral, makanan ringan dan lain-lain serta obat-obatan yang di up date setiap berapa bulan sekali.

Sehingga ketika terjadi bencana, kesempatan pertama adalah mengirimkan kontainer berisi barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh para korban ke lokasi bencana.

Kita semua tak berharap bencana menghampiri kita. Tetapi sedia payung sebelum hujan lebih baik untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan harta benda, termasuk kecepatan dalam memberikan bantuan pangan kepada para korban. Sudah siapkah kita ketika bencana menyapa kita?

Tribun Kaltim Borong Trophy IPMA

SUASANA haru dan gembira mewarnai pemberian anugerah 'Telkom; Indonesia Print Media & Indonesia Inhouse Magazine Award 2012' yang digelar di Kota Jambi, 7 Februari 2012 kemarin.

Bahkan, saya sempat berteriak kegirangan di depan CEO Kompas Gramedia, Agung Adi Prasetyo dan sembilan pemimpin redaksi dari seluruh koran yang ada di bawah naungan Group of Regional Newspaper Kompas Gramedia.

Mengapa saya bergembira? Dari sejumlah koran daerah yang diumumkan, katagori Kalimantan Region Newspaper, paling akhir dibacakan. Dari sekian koran yang ada di Kalimantan, hanya ada lima koran daerah yang masuk nominasi, termasuk Tribun Kaltim.

Sedangkan empat koran daerah lainnya adalah Metro Banjar, Tribun Pontianak (Group of Regional Newspaper Kompas Gramedia), Kaltim Post dan Kalteng Pos.

"Feeling saya, koran-koran daerah kita dapat silver semua dan tak ada yang dapat gold," celetuk Albert GJ Joko, Pemimpin Redaksi Tribun Pontianak kepada saya.

Mendengar prediksi itu, hati saya sempat kecut juga. Apalagi ketika kali pertama diumumkan untuk katagori Sumatera Regional Newspaper, tak ada satu pun koran yang mendapatkan gold winner. Rinciannya:
* Tribun Batam ( silver winner)
* Riau Pos (silver winner)
* Sumut Pos (silver winner)
* Tribun Medan (silver winner)
* Tribun Pekanbaru (silver winner)
* Batam Pos (bronze winner)
* Sriwijaya Post (bronze winner)
* Bangka Pos (bronze winner)

Begitu juga untuk katagori Java Regional Newwspaper. Hanya ada satu koran yang berhasil menyabet gold winner.
* Tribun Jogja (silver winner)
* Solopos (silver winner)
* Pikiran Rakyat (silver winner)
* Pikiran Rakyat (gold winner)
Sedangkan untuk katagori Sulawesi Region Newspaper hanya ada tiga nominasi. Hasilnya:
* Fajar (silver winner)
* Tribun Timur (silver winner)
* Tempo Makassar (gold winner)

Sementara untuk katagori National Newspaper hanya ada tiga nominasi. Hasilnya:
* Bali Post (silver winner)
* Koran Tempo (gold winner)
* Republika (gold winner)
* Kompas (gold winner)
* Kompas (gold winner)
***
HASIL itu semakin membuat hati saya dag... dig... dug... "Wah celaka 12 nih dapat silver juga," kata saya kepada teman-teman yang lain. Namun, belakangan kecemasan itu menjadi kegembiraan karena dua koran Group of Regional Newspaper Kompas Gramedia untuk area Kalimantan, Tribun Kaltim dan Metro Banjar berhasil menyabet gold winner.

Bahkan, sebagai 'bonusnya' Tribun Kaltim juga mendapatkan silver winner. Sedangkan Kaltim Post (silver winner), Tribun Pontianak (silver winner) dan Kalteng Post (silver winner). Tepukan dari teman-teman pemred sontak membahana di seantero Hotel Novita, Jambi. Saya pun melangkah kedepan untuk menerima penghargaan.

Usai mendapatkan trophy dan piagam, CEO Kompas Gramedia, Agung Adi Prasetyo menghampiri saya dan mengucapkan selamat. "Selamat... selamat ya... Nanti kita foto bersama setelah acara ini ditutup," katanya, disusul rekan-rekan pemred lainnya.

Saat asyik ngobrol dengan Mas Agung, mendadak muncul Director Executive Serikat Perusahaan Pers (SPS) Asmono Wikan. Sambil cengar-cengir, Asmono memberikan ucapan selamat. "Wah Tribun Kaltim memang hebat Mas Agung. Selama tiga tahun berturut-turut memborong trophy Ipma," katanya. Mas Agung pun senyam-senyum sambil mengucapkan rasa terima kasihnya.

Tahun 2010, ketika IPMA kali pertama digelar, Tribun Kaltim berhasil menyabet dua penghargaan sekaligus (gold winner dan bronze winner). Tahun 2011, Tribun Kaltim hanya berhasil menyabet satu trophy yaitu silver winner.

Belum selesai acara, Mas Agung sudah mendekati panggung. Begitu acara ditutup saya diminta naik ke panggung. "Kita potret disana saja biar kelihatan tulisannya (back droup)," tuturnya.

Sontak pemimpin redaksi dari Group of Regional Newspaper Gramedia lainnya ramai-ramai naik ke atas panggung. Nah, ketika kami sedang berpose meluapkan kegembiraan, mendadak Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat Dahlan Iskan, berlari dan menyelinap ikut berpose di samping saya. Dengan senyumnya yang khas, Dahlan minta dipotret beberapa kali.
***
BAGI Tribun Kaltim, prestasi kali ini cukup melegakan karena berhasil meraih gold winner kembali. Penantian yang cukup panjang itu akhirnya kesampaian juga. Apalagi selama ini, Asmono Wikan selalu memprovokasi saya agar Tribun Kaltim berhasil mempertahankan gelarnya. "Sebagai juara, masak tahun ini enggak ikut. Ikut dong... Raih kembali gold winner-nya," katanya memberikan semangat.

Dibalik keberhasilan ini, kami dan karyawan Tribun Kaltim mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kami akal untuk terus berkarya dan melakukan inovasi. Inovasi adalah jawaban ditengah ketatnya persaingan usaha penerbitan pers.

Sekali lagi, kami ucapkan rasa terima kasih kepada Pemimpin Perusahaan Tribun Kaltim Zainal Abidin yang selalu mensupport kami untuk terus berkarya, terima kasih kepada seluruh karyawan Tribun Kaltim yang tak mengenal lelah mengukir prestasi dan terima kasih kepada relasi bisnis dan redaksi yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada kami. Kupersembahkan penghargaan ini kepada Tribun Kaltim yang sebentar lagi genap berusia sembilan tahun... (*)

Sikap SBY

Sikap SBY

KETUA Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya angkat bicara terkait dengan adanya kader Demokrat yang ditengarai terlibat kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet.

Kasus ini semakin menarik perhatian publik karena mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin blak-blakan di depan pengadilan dan menyebut-nyebut nama sejumlah kader Demokrat.

Dalam jumpa pers itu, SBY membantah isu pencopotan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Saya tegaskan, tak ada penonaktifan Ketua Umum Anas Urbaningrum," kata SBY dalam jumpa pers di kediamannya, Cikeas, Jawa Barat, 5 Februari 2012.

SBY pun tak mau berasumsi mengenai keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain Nazaruddin, kader Demokrat lain yang sudah menjadi tersangka adalah Angelina Sondakh. "Proses hukum masih berkelanjutan. Kita pegang asas praduga tak bersalah," ucap SBY.

Dalam kesempatan itu SBY mengimbau kader partai untuk tidak mengalah, lari, dan tiarap terhadap pelbagai serangan yang ditujukan kepada partai selama delapan bulan terakhir.

"Saya tak suka mengeluarkan kata-kata ini, tapi selama 8 bulan ini, saya harus terus memberikan penguatan kepada kader partai. Jangan pasif, jangan tiarap. Atas dasar fakta apa yang berlangsung di KPK, jelaskan duduk persoalan, dengan demikian akan adil mengenai penilaian publik, penilaian terhadap partai Demokrat," kata SBY.

Bisa jadi kalimat terakhir SBY itu sedikit menyindir Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang selama ini cenderung diam ketika mendapat 'sorotan' tajam dari berbagai kalangan.

Benarkah diamnya Anas dan adanya kader Demokrat terlibat Wisma Atlet membuat pamor partai menurun? Lingkaran Survei Indonesia (LSI) melansir hasil surveinya. Hasilnya, dukungan rakyat terhadap Partai Demokrat (PD) semakin melorot. Turunnya dukungan terhadap PD bukan semata karena kasus Wisma Atlet, tapi juga karena kian turunnya pamor SBY.

"Kasus Wisma Atlet bukan satu-satunya variabel, yang membuat Demokrat terpuruk. Demokrat sangat lekat dengan citra SBY. Turun naiknya pamor SBY juga mempengaruhi dukungan publik kepada Demokrat," ujar Peneliti Senior LSI, Barkah Pattimahu.

Kini bola ada di tangan KPK. Akankah Anas akan dimintai keterangan? Atau jangan-jangan KPK sengaja mengulur-ulur waktu? Sebenarnya sikap KPK yang lambat jelas merugikan Anas Urbaningrum dan Demokrat.
Semakin lama KPK membiarkan kasus ini, maka Demokrat akan selalu menjadi bahan pembicaraan publik.

Kita semua berharap kasus Wisma Atlet dibuka dengan terang benderang, siapa yang sesungguhnya bermain. Jika ada pejabat publik yang diduga terlibat, hukum harus ditegakan dan tanpa memandang status sosial dan segala tetek benggeknya. Beranikah KPK setelah mendapat sinyal dari SBY?

Layar 'Bioskop' KPK

PIMPINAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai unjuk gigi. Kemarin KPK secara resmi menetapkan politisi Partai Demokrat Angelina Sondakh sebagai tersangka kasus dugaan suap Wisma Atlet. Angie disangka dengan pasal penyuapan.

Selain Angie, KPK juga mencekal anggota Badan Anggaran (Banggar) dari PDIP Wayan Koster. "Tersangka barunya inisialnya AS, seorang perempuan," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Jumat (3/2).

Keterlibatan Angie dalam kasus ini sering diungkapkan para saksi, termasuk tersangka M Nazaruddin. Angie disebut menerima fee Rp 5 miliar terkait proyek itu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PD, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan keprihatinannya yang mendalam. "Saya prihatin atas penetapan status tersangka kepada ibu Angelina Sondakh. Kembali lagi salah satu kader teras PD menjalani proses hukum setelah lama PD diterpa badai dan gelombang cobaan. Kami sedang diuji,” kata Ibas.

Ibas mengatakan, PD akan terus konsisten mendukung aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini secara terang benderang. Demokrat tidak akan mengintervensi penuntasan kasus ini.

Gebrakan KPK kali ini seakan menampar para pimpinan KPK sebelumnya saat kali pertama menangani kasus Muhammad Nazaruddin. Berbagai kalangan menilai, mengapa baru kali ini Angie ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, sebelumnya nama Angie dan sejumlah tokoh lainnya sudah disebut-sebut Nazar.

Apalagi kasus Wisma Atlet ditengarai korupsi berjamaah yang bisa menyodok kesana-kemari. Terlepas lambat atau tidaknya kasus Wisma Atlet yang jelas lembaga penyapu koruptor yang dipimpin Abraham Samad, kini telah memiliki politicall will untuk mencokok tokoh-tokoh lain yang diduga terlibat.

Bisa jadi dalam waktu dekat, KPK akan kembali membikin kejutan-kejutan baru terkait Wisma Atlet. Siapa yang bakal dicokok? Publik sudah tahu sejak kasus itu bergulir. Sejumlah nama terdengar di seantero negeri ini.

Kini, kita semua menunggu apakah Abraham Samad yang belum lama ini bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berani menunjukkan taringnya, agar uang negara yang telah dirampok secara berjamaah bisa kembali lagi ke negara.

Jika melihat track record Abraham Samad, pria itu diperkirakan memiliki nyali besar untuk menyapu bersih para tukang entit. Kapan? Kita tunggu sebentar lagi karena layar 'bioskop' sudah terpasang di KPK. Siapa sutradara dan pemain utamanya? Mari kita intip nama-nama yang sudah ada di kantong Abraham Samad setelah Angie ditetapkan sebagai tersangka. Akankah ada efek dominonya? Atau jangan-jangan Angie akan 'memasang' badan seorang diri menghadapi perkaranya?

Potong Bebek Angsa

TERKEJUT membaca berita bahwa Miranda Swaray Gultom yang kini jadi tersangka dalam kasus cek pelawat, ternyata menyampaikan Laporan Harta Kekayaan (LHK) terakhirnya pada tahun 2006, saat ia masih menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI).
Padahal jabatan Mirandadi BI berakhir tahun 2008.

Miranda menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia sejak 1997-1999 dan 1999-2003. Setelah itu, pada tahun 2004 dia kembali ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Kepres RI Nomor 98/M tahun 2004 dan dilantik Ketua MA Bagir Manan untuk masa jabatan 2004-2008.

Dalam data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses di KPK, Selasa (31/1), Miranda memiliki total harta sebesar Rp 24,6 miliar. Nilai itu terdiri dari tanah, mobil, surat berharga dan giro setara kas yang dikumpulkan selama menjabat di BI hingga berasal dari warisan.

Ketidaktaatan Miranda menyampaikan Laporan Harta Kekayaan (LHK), jelas melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dalam ketentuan itu, pejabat wajib melaporkan harta kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat.

Pertanyaannya kenapa baru sekarang ketidaktaatan Miranda itu terungkap? Lalu kenapa KPK sebagai lembaga yang memverifikasi harta kekayaan pejabat diam saja?

Bukankah aturan mainnya sudah jelas bahwa pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Contoh ketidaktaatan Miranda itu mungkin juga dilakukan oleh para pejabat lainnya. Anehnya, sampai saat ini tak ada satupun pejabat yang terkena sanksi.

Sebagai seorang pemimpin bangsa dan tokoh yang memiliki pengaruh, Miranda seharusnya memberikan contoh yang baik buat masyarakat. Bukan sebaliknya, diam-diam melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara.

Kita akui bahwa menjadi pemimpin tidaklah mudah. Tingkat kesulitannya terletak pada kesuritauladanan alias memberikan contoh yang baik.

Bagaimana bawahannya akan menurut jika pemimpinnya saja sudah tidak taat aturan. Bagaimana bawahannya tidak korup, jika ucapan dan perbuatan pemimpinnya tidak sama. Bagaimana bawahannya tidak jujur kalau pemimpin di atasnya juga tidak jujur.

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tak pernah memikirkan tempat tinggalnya, pemimpin yang tak pernah memikirkan makanannya, pemimpin yang tidak pernah memikirkan tempat tidurnya.

Maknanya apa? Ketika seorang pemimpin tidak terjebak kepada kepentingan pribadi, maka akan lahir kejujuran, kedisiplinan, ketataan terhadap hukum dan aturan mainnya serta tidak serong (nyosor) ke kanan dan ke kiri, kayak lagu potong bebek angsa.
Sebaliknya, pemimpin akan vokus kepada pekerjaan besar bagaimana memanage negeri ini menjadi lebih baik lagi, mampu mensejahterahkan rakyatnya, mampu mengangkat harkat dan martabat rakyatnya dan bisa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui olah pikir dan pengabdiannya yang benar-benar tulus dan ikhlas. Mungkinkah?

Memercik Air Didulang

TANGGAL 1 April 2012 mendatang, rakyat Indonesia akan dihadapkan pada dua masalah besar. Pertama, pemerintah berniat membatasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Untuk melakukan penghematan bahan bakar, pemerintah mencanangkan penggunaan bahan bakar gas sebagai pengganti BBM. Kedua, dalam waktu bersamaan pemerintah akan menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).
Tahun 2011 lalu, pemerintah memutuskan memberikan subsidi untuk energi sebesar Rp 195,288 triliun.

Artinya, kalau rencana pemerintah itu berhasil dilaksanakan, maka ada dana sebesar Rp 195 triliun lebih yang katanya akan dialokasikan ke tempat lain atau istilahnya tepat sasaran.

Alasan pemerintah melarang penggunaan BBM Bersubsidi adalah karena pengguna BBM jenis ini banyak berasal dari kalangan orang kaya.
Menuju 1 April 2012, masih ada waktu untuk berwacana mengenai rencana pemerintah tersebut. Ide-ide liar bertebaran. Lahirlah peluang bisnis baru diantaranya mengenai penerapan penggunaan bahan bakar gas dengan menggunakan konverter kit (alat konversi BBM ke BBG) yang harganya berkisar Rp 12-15 juta rupiah.

Artinya, beban biaya BBM akan ditanggung oleh pengguna kendaraan golongan rumah tangga sederhana yang tak memiliki akses (kemampuan) menggunakan bahan bakar gas yang akan jadi pengganti BBM.
Sebenarnya kalau mau jujur, langkah penghematan terhadap keuangan negara tak hanya melalui satu cara, penghapusan subsidi.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan agar anggaran subsidi buat masyarakat tetap dipertahankan dan tidak mengorbankan rakyat.
Dan alasan pemerintah melarang penggunaan BBM Bersubsidi karena pengguna BBM berasal dari kalangan orang kaya, bukankah itu sama dengan pepatah 'memercik air didulang'? Lha... siapa yang membuat sistem dan aturan lain itu sehingga orang kaya bisa menikmati subsidi? Mengapa subsidi yang tidak tepat sasaran dibiarkan bertahun-tahun? Lalu apakah hanya gara-gara subsidi supaya tepat sasaran, maka masyarakat kelas menengah ke bawah terkena dampak dari kebijakan yang mungkin tak populer?

Mari kita semua melakukan introspeksi diri. Di negara manapun tugas sang penguasa adalah mensejahterakan rakyatnya, bukan menambah beban baru yang akhirnya membuat rakyat 'tercekik' alias tak bernafas ditengah tingginya biaya hidup dan mahalnya biaya pendidikan.
Jadi sudah sewajarnya jika uang dari rakyat, dikembalikan lagi ke rakyat untuk kesejahteraan rakyat melalui subsidi. Bukan sebaliknya, hanya karena iri atau dengki kepada orang kaya yang menikmati subsidi, maka masyarakat kecil akan terkena imbasnya.

Jika pencabutan subsidi itu dipaksakan, mestinya jauh-jauh hari pemerintah memberikan contoh kepada masyarakat dengan mengeluarkan keputusan bahwa semua mobil berplat merah, wajib menggunakan bahan bakar non subsidi.

Kedepan, mari kita semua melakukan introspeksi diri, sudahkah uang negara kita kelola dengan baik dan benar? Mampukah kita mengerem dan menyelamatkan uang negara dari tangan-tangan koruptor? Atau jangan-jangan ada yang salah di negeri ini sehingga kita tidak mampu mengelolanya?