Citra Politisi

MENGEJUTKAN atau biasa-biasa saja? Atau jangan-jangan hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan citra positif politisi di mata masyarakat hancur, merosot drastis, tak perlu kita sikapi?

Mau apalagi... Marah? Mana mungkin, toh kita hanya rakyat biasa. Paling kita semua hanya ngedumel alias mengelus dada. Sikap paling enteng adalah emang gue pikirin (egp). Mengapa? Bukankah rakyat telah memilih wakil rakyat secara demokratis melalui Pemilu, sehingga mereka bisa mendapatkan kursi di Senayan?

Lalu, ketika tokoh yang mereka pilih berperilaku atau bersikap yang tidak baik, apakah konstituen bisa meminta pertanggungjawaban kepada mereka?

Kembali kepada temuan LSI. Riset adalah riset. Riset sebagai 'alat' ukur untuk 'membaca' dan membuktikan persepsi-persepi yang tengah berkembang di masyarakat mengenai sikap politisi kita.

Menurut LSI, selama enam tahun sejak survei yang sama dilangsungkan pada tahun 2005, ditemukan penurunan hingga mencapai angka 21 persen.

LSI mencatat tahun 2011, hanya 23,4 persen yang menganggap positif citra politisi. Sisanya, sebanyak 51,3 persen menyatakan buruk atau sangat buruk dan 25,3 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab. Tahun 2005, 44,2 persen responden menilai kerja politisi masih relatif baik.

"Banyak responden menyatakan politisi saat ini lebih buruk dibandingkan politisi era Orde Baru," ujar peneliti LSI, Ardian Sopa, saat menggelar konferensi pers 'Badan Anggaran DPR dan Memburuknya Citra Politisi di Mata Publik', Minggu (2/10).
Kenapa menurun? Apakah ini terkait dengan perilaku para politisi kita di DPR?

:Salah satu penurunan citra politisi adalah munculnya pemain baru yang powerfull dalam jaringan mafia korupsi yakni oknum Banggar. Diyakini, oknum di DPR ini menjadi hulu dari persekongkolan politisi tingkat tinggi untuk berbuat kejahatan,“ kata Ardian.

Ardian memberikan contoh, Seperti kejahatan korupsi di Kemenpora dan Kemenaketrans. "Jaringan korupsi bekerja lintas partai di Banggar, ada oknum di kementrian, ada broker politik, pengusaha dan kepala daerah. Ini orkestra persekongkolan korupsi."

Ngeri amat.... Jika asumsi itu benar, betapa menyedihkannya nasib negeri ini. Anggota DPR terhormat, justru telah menciptakan kegelisahan, ketidakpastian dan kegamangan di masyarakat. Lalu rakyat harus percaya kepada siapa ketika sebuah lembaga negara (DPR) sudah tak lagi bisa dipercaya? Lalu dimana kita mempertanyakan ketidakadilan dan kesejahteraan yang tak juga bisa kita petik?

Indonesia, bukan negeri yang tak memiliki masa depan. Indonesia adalah aset dunia. Negeri ini akan menjadi bangsa yang besar kalau para pemimpinnya bertindak adil, visioner, arif, bijaksana, punya integritas, merakyat, cerdas dan 'indera' hatinya selalu memancarkan cahaya.

Cahaya yang mampu menenteramkan hati rakyatnya, cahaya yang bisa mencerdaskan bangsanya dan cahaya yang tak pernah diwarnai dengan janji-janji belaka.

Kita semua hanya bisa menitipkan dan mempercayakan negeri ini kepada mereka, termasuk menitipkan jeritan hati rakyat yang merindukan kemakmuran.

Bangsa ini terlalu mahal dipertaruhkan hanya untuk kepentingan sempit semata. Bangsa ini harus tetap ada, bangsa ini harus mampu memerdekakan kemiskinan, kebodohan, kesengsaraan, ketidakadilan, kesenjangan, kerapuhan jiwa dan segala tetek bengeknya.

Dan kita tak akan sembrono menitipkan bangsa ini kepada pemimpin-pemimpin yang pragmatis, oportunis, tak berintegritas dan kerdil dalam berpikir.

Rasanya terlalu mahal untuk memberikan kepercayaan kepada mereka, karena ada ratusan juta anak-anak bangsa yang derajatnya harus kita angkat demi masa depan Indonesia. (*)